Nah, untuk mendukung hal tersebut, Pemkab Bangkalan mengucurkan dana senilai Rp 1 miliar. Program tersebut berlaku terhitung sejak dari 1 januari 2019. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat membantu pembiayaan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
Kepala Dinkes Bangkalan Sudiyo mengatakan, program ini diharapkan tepat sasaran. Sebab, jika tidak dikelola dengan baik, dana tersebut akan habis selama 3 bulan.
"Saya mengimbau kepada para tokoh agar menggunakan dana tersebut kepada masyarakat yang betul-betul kurang mampu. Supaya tidak salah sasaran. Saya yakin jika tidak digunakan secara optimal, 3 bulan habis," jelasnya.
Selain itu, Sudiyo juga mengimbau agar masyarakat kelas menengah atas bisa mengikuti program BPJS mandiri. Hal ini ditekankan, agar penggunaan dana BPJS bisa merata menjangkau masyarakat bawah.
"Saya minta untuk yang kelas menengah atas daftar BPJS mandiri, karena sampai saat ini mereka banyak yang belum mendaftar sebagai peserta mandiri," ungkapnya.
Sekedar diketahui, untuk tahun 2019 pemerintah mewajibkan 95 persen masyarakat mendaftar Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sedangkan di Bangkalan baru mencapai 67 persen dengan jumlah 230 ribu jiwa belum terkaver.
Tahun ini pemkab melalui APBD mengucurkan dana sebesar Rp 44,6 miliar untuk mengkaver premi pembiayaan KIS bagi masyarakat tidak mampu. (Julian Isna)
(mr/ayd/bas/JPR)