SURABAYA - Presiden Joko Widodo mengatakan, saat ini perkembangan media sosial telah melompat sangat tinggi. Pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 143,26 juta jiwa atu sekitar 54,68 persen dari total populasi nasional. Sebanyak 87,13 persen dari jumlah itu menggunakan internet untuk mengakses media social (medsos).
“Masyarakat banyak menjadikan konten medsos yang viral sebagai rujukan suatu masalah. Namun, media konvensional atau media arus utama tetap lebih dipercaya dibanding medsos,” kata Presiden saat memberikan sambutan pada acara puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2019 di Grand City Convex, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (9/2).
Tema HPN tahun ini “Pers Menguatkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital”. Dalam kesempatan itu, Presiden, sejumlah pejabat negara, dan wartawan berhasil meraih penghargaan atas peran dalam mendukung kemajuan pers nasional, dan karya jurnalistik mereka. Presiden Joko Widodo menerima penghargaan Kemerdekaan Pers. Penghargaan tersebut diberikan untuk mengapresiasi pejabat tertinggi di negeri ini yang dinilai tidak pernah mencederai kemerdekaan pers yang sehat dan positif, serta memberikan masa depan yang baik.
Presiden memaparkan, dari laporan Edelman Trust Barometer, pada 2016 tingkat kepercayaan terhadap media konvensional 59 persen dan 45 persen untuk media sosial, kemudian pada 2017 mencapai 58 persen terhadap media konvensional dan 42 persen ke media sosial. Sedangkan pada 2018, kepercayaan masyarakat terhadap media konvensional meningkat menjadi 63 persen dibandingkan media sosial sebanyak 40 persen.
“Semakin ke sini, makin tidak percaya terhadap medsos. Saya sungguh gembira terhadap situasi ini. Selamat insan pers dan media arus utama atas kepercayaan masyarakat ini,” ujar Kepala Negara
Jokowi melanjutkan, era digital yang diikuti perkembangan masif medsos telah mendorong setiap orang bisa menjadi wartawan atau bahkan pemimpin redaksi. Terkadang, keadaan itu menciptakan sebuah kegaduhan, ketakutan, dan pesimisme. Dia mencontohkan, ketika pemerintah menyampaikan satu informasi yang berisi kabar baik dan fakta, namun yang muncul di ruang publik hal tersebut disimpulkan sebagai upaya kampanye atau pencitraan semata.
Menurutnya, di tengah situasi seperti itu, media arus utama sangat dibutuhkan untuk menjadi rumah penjernih informasi, menyajikan informasi yang terverifikasi, menjalankan peran sebagai communication of hope untuk memberikan harapan besar pada bangsa Indonesia.
“Untuk itu, saya mengajak pers meneguhkan jati dirinya untuk menjadi sumber informasi yang akurat, mengedukasi masyarakat, tetap melakukan kontrol sosial dan memberikan kritik konstruktif,” terangnya.
Jadi Rujukan
Sebelumnya, dalam sebuah diskusi, Menteri Komunikasi dan Informasi, Rudiantara, mengatakan pentingnya masyarakat menjadikan media arus utama sebagai rujukan.
“Untuk itu, penting pula insan pers arus utama terus membenahi diri, bekerja sesuai koridor hukum UU dan etika pers, yakni UU Pers dan Kode Etik Pers,” kata Rudiantara.
Sementara itu, Dekan Fisipol Universitas Gadjah Mada, Erwan Agus Purwanto, menjelaskan makin menurunnya kepercayaan publik terhadap informasi yang banyak disebarkan via media sosial, menunjukkan ada kejenuhan dari khalayak terhadap akurasi informasi dari media sosial itu. Publik pun beralih ke media arus utama dalam mendapatkan referensi informasi. “Ini, kabar gembira tentunya,” kata Erwan.
Menurut Erwan, informasi di medsos sulit diverifikasi, bahkan kebanyakan menyesatkan. Tentu, ketika kepercayaan publik terhadap medsos menurun dan beralih ke media arus utama, ini tren yang menggembirakan, sekaligus tantangan bagi media arus utama agar terus dipercaya publik sebagai pemberi informasi tepercaya.
“Sinyalemen Presiden tersebut ada benarnya, terutama setelah media sosial kita, paling tidak dalam beberapa tahun terakhir ini, boleh dikatakan menjadi sumber penyebaran hoaks,” kata Erwan. SB/ags/P-4